Aksioma.co.id, SITUBONDO JATIM  – Ratusan tenaga honorer Satpol PP, Damkar, dan Pasir Putih di Situbondo menghadapi situasi pahit: mereka kemungkinan besar tidak akan menerima gaji selama tiga bulan ke depan. Ini terjadi akibat gagalnya pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 oleh DPRD Kabupaten Situbondo.

Meski gaji mereka sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD awal tahun, anggaran ini kemudian dialihkan untuk keperluan pengamanan Pemilu 2024. Anggaran untuk Linmas yang sebelumnya tidak tercantumnamun kini menjadi prioritas guna menjaga stabilitas selama Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 mendatang. 

“Dana yang seharusnya untuk tenaga honorer Satpol PP dan Damkar dialihkan ke honor Linmas demi menjaga keamanan Pemilu,” ungkap Adhing Supriyadi, Kepala Bagian Keuangan Satpol PP Situbondo, Selasa (1/10/2024).

Tidak hanya tenaga honorer yang terdampak, operasional Damkar juga berada di ambang krisis. Meningkatnya kasus kebakaran di Situbondo sepanjang 2024 membuat kebutuhan bahan bakar melonjak drastis. Hingga Agustus, stok BBM Damkar sudah sangat menipis, dengan tambahan anggaran Rp 35 juta yang diajukan dalam P-APBD 2024 untuk menutupi kebutuhan BBM hingga akhir tahun.

“Kalau P-APBD tidak disahkan, bukan hanya gaji honorer yang tertunda, tapi Damkar juga tidak bisa beroperasi tiga bulan ke depan,” tambah Adhing.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga honorer dan operasional Damkar, diperkirakan anggaran mencapai Rp 471 juta. Angka ini belum termasuk biaya BPJS bagi tenaga honorer. Adhing berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan situasi ini. “Mudah-mudahan ada solusi, walaupun P-APBD tidak disahkan, agar hak-hak honorer bisa segera dibayarkan,” tutupnya penuh harap.

Dalam kesempatan lain Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Situbondo Didik Martono mengutuk keras gagalnya pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 oleh DPRD yang dinilainya berdampak sangat besar bagi masyarakat Situbondo. Kamis (03/10/2024)

"Karena ambisi politik sejumlah anggota DPRD mengakibatkan rakyat Situbondo menjadi korban. Hal ini sangat jelas sebab informasi yang saya dapatkan selain 3 partai PKB, PPP dan PDIP semuanya setuju P-APBD disahkan dan siap menyetorkan nama-nama keanggotaan di seluruh Alat Kelengkapan DPRD (AKD)," pungkas Didik geram.