AKSIOMA.CO.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya untuk masa jabatan 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan diterima Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut setelah menerima Gibran bersama sejumlah pimpinan MPR RI. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat serupa, kata Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Muzani turut membacakan pokok isi surat pengunduran diri Gibran.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” demikian salah satu bagian isi surat yang dibacakan Muzani.
Gibran juga menyampaikan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Muzani menjelaskan, Gibran tidak menyampaikan alasan secara khusus terkait keputusan pengunduran dirinya tersebut. Namun, ia meminta agar surat pengunduran diri itu segera diproses sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Setelah menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR RI langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut permohonan tersebut.
Hasil rapat pimpinan menyepakati pelaksanaan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR RI dan kelompok DPD. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Ada empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut.
Pertama, menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, menyepakati surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc guna menyiapkan rancangan ketetapan MPR sebagai bagian dari proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Muzani menyampaikan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, proses ketatanegaraan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden memasuki tahapan berikutnya.
MPR RI selanjutnya akan menjalankan mekanisme konstitusional guna memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
