AKSIOMA.CO.ID – Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi mengalami kekosongan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan bersama pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Muzani, Gibran menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri tanpa menguraikan alasan spesifik. Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui surat pengunduran dirinya, Gibran turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan selama dirinya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh MPR RI,” ujar Muzani.
Setelah menerima surat pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR RI langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim). Hasilnya, MPR sepakat menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Rapat Gabungan (Ragab) yang dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026), pukul 14.00 WIB.
Rapat Gabungan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR RI dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.
Ahmad Muzani menjelaskan, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas. Pertama, menetapkan jadwal Sidang Paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc guna menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Muzani juga menegaskan bahwa sejak Kamis (12/11/2026), jabatan Wakil Presiden RI dinyatakan mengalami kekosongan.
Terkait proses pengisian jabatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Proses ini merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan.
Dengan demikian, tahapan berikutnya berada pada MPR RI dan Presiden. Presiden akan mengajukan dua nama calon pengganti, sementara MPR mempersiapkan mekanisme verifikasi dan Sidang Paripurna untuk menentukan Wakil Presiden yang akan melanjutkan masa jabatan 2024–2029.
