AKSIOMA.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Gorontalo. Pemkab Bone Bolango meraih Predikat Terbaik I Jamsostek Award 2026 kategori pemerintah kabupaten/kota.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Jamsostek Award 2026 Provinsi Gorontalo yang digelar di Azlea Convention Center, Kota Gorontalo, Sabtu (5/9/2026). Posisi terbaik kedua diraih Pemerintah Kabupaten Pohuwato, sementara Pemerintah Kota Gorontalo menempati peringkat ketiga.
Jamsostek Award 2026 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah dan dunia usaha yang dinilai memiliki komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Namun bagi Pemkab Bone Bolango, penghargaan tersebut bukanlah garis akhir. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa capaian tersebut justru harus menjadi pengingat bahwa masih ada misi yang jauh lebih penting, yakni memastikan pekerja mendapatkan perlindungan ketika menjalankan aktivitas pekerjaannya.
“Ada misi yang jauh lebih penting: memastikan pekerja, terutama pekerja sektor informal dan masyarakat rentan, tidak bekerja tanpa perlindungan,” tegas Iwan.
Menurut Iwan, penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen yang telah dibangun pemerintah daerah secara konsisten selama sekitar delapan tahun terakhir.
Komitmen itu diarahkan pada perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk menyasar kelompok pekerja yang selama ini relatif rentan karena tidak memiliki pemberi kerja tetap.
“Ini sebenarnya tidak semata-mata karena penghargaan, karena ini adalah bagian penting untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Genjot Perlindungan Pekerja Informal
Iwan mengatakan Pemkab Bone Bolango terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah.
Kelompok ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena banyak di antara mereka bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pekerja pada sektor informal ini di-backup oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.
Namun, perlindungan pekerja tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah. Pemkab Bone Bolango juga memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah desa. Kewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan terus didorong agar perlindungan dapat menjangkau lebih banyak kelompok pekerja.
Bahkan, sekitar 600 anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah naungan BAZNAS yang tersebar di desa-desa juga diwajibkan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tali Kasih ASN, Perlindungan Berbasis Solidaritas
Terobosan lainnya adalah program “Tali Kasih” yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN).
Melalui program tersebut, ASN didorong mengambil bagian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di lingkungan sekitar dengan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi kerabat, tetangga maupun warga rentan yang membutuhkan.
Konsepnya sederhana, tetapi memiliki pesan sosial yang kuat: perlindungan pekerja bukan semata-mata urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
Iwan menjelaskan, para ASN diberikan ruang untuk memilih masyarakat yang akan mereka bantu.
“Mereka memilih penerimanya. Seperti untuk pimpinan OPD, kita wajibkan untuk menanggung lima orang, kemudian juga para pejabat administrasi,” ungkapnya.
Program tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas sosial ASN terhadap masyarakat.
Di sisi lain, langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Bone Bolango berupaya membangun ekosistem perlindungan sosial yang tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, dunia usaha, ASN dan berbagai elemen masyarakat.
Predikat Terbaik I Jamsostek Award 2026 akhirnya bukan sekadar soal siapa yang membawa pulang penghargaan.
Bagi Bone Bolango, capaian itu menjadi cermin dari upaya memperluas jaring pengaman bagi pekerja—terutama mereka yang selama ini berada di sektor informal dan kelompok masyarakat rentan.
Sebab, seperti ditegaskan Sekda Iwan Mustapa, penghargaan boleh diraih, tetapi memastikan masyarakat bekerja dengan perlindungan adalah tujuan yang jauh lebih utama. (Tim Redaksi)
