AKSIOMA.CO.ID — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir, memastikan honor tenaga kesehatan (nakes) outsourcing dan sopir ambulance yang tertunda pembayarannya tetap diupayakan melalui mekanisme penganggaran daerah. Pembayaran akan dilakukan secara rapel setelah proses APBD Perubahan (APBDP) rampung dan dana tersedia.
Kepastian tersebut disampaikan dr. Meyrin saat dihubungi AKSIOMA.CO.ID melalui WhatsApp, Kamis (22/10/2026). Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran terjadi karena alokasi anggaran awal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan selama satu tahun penuh, menyusul kenaikan standar gaji.
“Yang pasti, kami dari dinas tetap menganggarkannya. Kami mohon bersabar menunggu proses perubahan anggaran ini rampung. Kalau pencairan sudah turun, pasti langsung dibayarkan rapel,” tegasnya.
Dua Opsi Pembayaran Dibahas Bersama TAPD
Menurut dr. Meyrin, Dinas Kesehatan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), lintas sektor, dan perwakilan tenaga kesehatan untuk mencari solusi atas keterbatasan anggaran tersebut.
Dalam pembahasan itu, terdapat dua opsi yang ditawarkan. Pertama, honor dianggarkan selama satu tahun penuh dengan nominal sekitar Rp400.000 per bulan. Kedua, honor tetap sebesar Rp1 juta per bulan, tetapi anggaran awal hanya mencakup enam bulan, dengan rencana penambahan melalui APBD Perubahan.
Setelah melalui musyawarah, para tenaga kesehatan disebut menyepakati opsi kedua.
“Dari hasil musyawarah bersama, teman-teman nakes akhirnya sepakat memilih opsi kedua, yakni gaji Rp1 juta per bulan untuk durasi enam bulan, dengan catatan akan kami usulkan penambahannya pada APBD Perubahan,” jelasnya.
Pembayaran Menunggu Rampungnya APBD Perubahan
Dr. Meyrin mengatakan, usulan penambahan anggaran masih berproses di tingkat pemerintah daerah. Karena itu, pembayaran rapel belum dapat dipastikan waktunya dan bergantung pada penyelesaian perubahan anggaran serta pencairan dana dari kas daerah.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran juga berdampak pada sejumlah kebutuhan pembiayaan lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan, termasuk tenaga PPPK, honorer medis, dan biaya operasional puskesmas seperti pembayaran listrik.
Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap mengupayakan agar kebutuhan pembiayaan tersebut dapat diakomodasi sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dinkes Minta Pelayanan Tetap Berjalan
Terkait kondisi tersebut, Dinas Kesehatan meminta tenaga kesehatan outsourcing dan sopir ambulans tetap bersabar sembari menunggu proses penganggaran diselesaikan.
Dinas Kesehatan juga berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses tersebut berlangsung.
Bagi para pekerja yang terdampak, kepastian pembayaran rapel menjadi hal yang dinantikan. Namun, realisasi pembayaran masih bergantung pada rampungnya APBD Perubahan dan tersedianya dana untuk memenuhi hak mereka.
